Pendiri dan CEO Telegram Pavel Durov baru baru ini telah mengungkapkan bahwa otoritas Prancis telah meminta akses ke pesan dan informasi pribadi pengguna.
Permintaan tersebut bertujuan untuk mempermudah akses pihak berwenang terhadap komunikasi pengguna dalam upaya penegakan hukum dan keamanan nasional, namun tentu Durov dengan tegas menolak permintaan tersebut karena itu akan merusak privasi pengguna dan akan melanggar prinsip dasar dari Telegram sebagai platform komunikasi yang aman.
Menurut unggahan terakhir Durov di channel pribadinya, kontroversi ini muncul menyusul undang-undang Senat Prancis yang mewajibkan aplikasi pengiriman pesan untuk menerapkan pintu belakang (backdoor) agar polisi dapat mengakses pesan pribadi. Meski Majelis Nasional kemudian menolak RUU tersebut, Durov mengatakan Kepala Kepolisian Paris kini kembali mendukungnya.
Nah undang-undang yang disahkan Senat Prancis itu diduga ditujukan untuk menanggulangi perdagangan narkoba. Namun, Pavel Durov mengatakan undang-undang itu tidak dapat membantu memerangi kejahatan karena para penjahat dapat menggunakan aplikasi perpesanan yang lebih kecil untuk berkomunikasi dan VPN untuk menyembunyikan identitas asli mereka.
Selain itu, CEO Telegram tersebut mengatakan penerapan backdoor untuk polisi berbahaya karena dapat dieksploitasi oleh hacker dan pelaku kejahatan, dan menegaskan bahwa “secara teknis tidak mungkin untuk menjamin bahwa hanya polisi yang dapat mengakses pintu belakang.”
“This is why, as I’ve said before, Telegram would rather exit a market than undermine encryption with backdoors and violate basic human rights. Unlike some of our competitors, we don’t trade privacy for market share.”
Namun, meskipun begitu Telegram dapat mengungkapkan alamat IP dan nomor telepon tersangka kriminal hanya kepada pihak berwenang dengan perintah pengadilan yang sah. Selain itu Telegram tidak pernah mengungkapkan informasi pengguna apapun sekecil apapun. “tidak pernah mengungkapkan satu pun byte pesan pribadi” dalam 12 tahun sejarahnya ungkap Pavel.
Meskipun begitu tentu kasus ini memicu perdebatan global terkait keseimbangan antara privasi digital pengguna dan kebutuhan keamanan nasional. Banyak pihak mendukung sikap Durov, sementara yang lain berpendapat bahwa akses terbatas untuk otoritas hukum dapat membantu mencegah kejahatan serius.
Via : Telegram
